Penyidik KLHKdi Kasus MT Arman 114 Bakal di Laporkan Ke Komisi HAM Internasional

Friday, 24 May 2024 - 04:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batam, dogma.id- Tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pos Kepulauan Riau untuk menaikkan 21 ABK MT Arman 114 dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Untuk itu kuasa hukum kapten kapal MT Arman 114 Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba DR Rolas Budiman Sitinjak dan rekan akan melaporkan para penyidik Pos Gakkum KLHK Kepri ke Komisi HAM Internasional karena tindakannya yang telah menyandera kemerdekaan 20 warga negara Suriah dan 1 warga negara Mesir dengan cara menahan paspor milik 21 ABK MT Arman 114.

Kepada awak mwdia pada Kamis 22 Mei 2024 pulul 20.30 di Hotel Radisson Batam, DR Rolas Budiman Sitinjak mengatakan, tindakan penyidik KLHK dibawah komando Direktur Penindakan Yazid dan kroninya yakni Sunardi dan Neneng adalah pelanggaran HAM berat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini pelanggaran HAM berat, penyidik KLHK harus bertanggung jawab, dunia internasional melihat ini. 21 ABK MT Arman 114 ini adalah manusia merdeka, kenapa mereka diperlakukan seperti itu dan sudah ada keputusan berdasarkan rapat bersama antara Imigrasi, BAKAMLA, KLHK, Kejaksaan, Kepolisian dan instansi terkait yang terlibat dalam perkara MT Arman 114 ini dengan kesepakatan secepatnya melakukan deportasi,” ujar DR Rolas.

Tidak sampai disitu, penyidik KLHK juga bakal dilaporkan ke Menteri KLHK, Komisi IV, Korwas Mabes Polri sebagai Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) RI dan Menkopolhulam bahkan ke Presiden RI karena tindakannya yang sudah melampaui kewenangannya mengingat perkara tersebut sudah pada tahap tuntutan dimana kapten MT Arman 114 duduk sebagai terdakwa dan bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Batam yaitu, didakwa denga pasal pencemaran lingkungan.

Baca juga  Siaran Pers RUPS Kementerian BUMN Putuskan Perubahan Direksi dan Komisaris Pertamina

“Kita menganut asas hukum pra duga tidak bersalah, Kapten MT Arman 114 sudah duduk sebagai pesakitan dan didakwa sesuai dengan perbuatannya, sedangkan 21 ABK ini sudah dimintai keterangannya, sehingga proses hukum dan keterangan mereka sudah tidak dibutuhkan di persidangan lagi, kenapa paspornya masih ditahan-tahan KLHK? dan ini murni keinginan mereka, mereka mau pulang ke negaranya untuk bertemu dengan keluarga, kenapa kita tahan-tahan?” ujar DR Rolas terheran-heran.

Sementara itu Kepala Pos Penegakan Hukum KLHK Kepri Sunardi saat dimintai keterangan ataupun tanggapan terkait pihaknya yang menaikkan paksa ABK MT Arman 114 belum memberikan penjelasan.

Hal ini mengingatkan kita atas penanganan yang tidak profesional dari penyidik KLHK. Belum lama ini OMBUDSMAN Republik Indonesia menyatakan penyidik PPNS KLHK Pos Gakkum Kepri terbukti melakukan Maladministrasi dalam penanganan kasus MT TUTUK atas laporan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) sesuai dengan dokumen yang diterima per tanggal 2 Mei 2024 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA : T/879/LM.17-K5/0035.2024/V/2024.

“Atas dasar hal tersebut diatas, sesuai persetujuan rapat pleno Anggota Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2024, laporan Saudara dinyatakan selesai dan ditutup berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia juncto Pasal 66 huruf a dan Pasal 67 huruf b Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan yang menyatakan bahwa Laporan dinyatakan selesai apabila ditemukan Maladministrasi tetapi telah memperoleh penjelasan dan/atau penyelesaian dari Terlapor. Demikian, atas partisipasi aktif Saudara menyampaikan Laporan/Pengaduan kepada Ombudsman RI, kami ucapkan terimakasih. Ketua Ombudsman Republik Indonesia,” demikian petikan laporan penutupan OMBUDSMAN RI

Facebook Comments Box

Berita Terkait

BI Tegal Bekali 140 Pelajar NU Ilmu QRIS dan Deteksi Uang Palsu, Ini Kata Peserta!
Persatuan Wartawan Jawa Tengah Gelar Halal Bihalal di Wonosobo
Terima Audiensi Bupati Buru Selatan, Ini Saran Wamendes
Bertemu Menlu Estonia, Menteri Rini Perkuat Kerja Sama Bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital Pemerintah
Pertama di Indonesia! Pertamina NRE Manfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Pastikan Keandalan PLTS
Haidar Alwi: Polisi Bukan Sekadar Penegak Hukum, tapi Penyangga Negara.
Lewat Kolaborasi Inklusif, PLN Pacu Inovasi Hidrogen untuk Lautan Bebas Emisi
Terbukti Sukses, Menteri PU Akan Instruksikan Seluruh Balai Terapkan Teknologi IPHA

Berita Terkait

Sunday, 27 April 2025 - 07:46 WIB

BI Tegal Bekali 140 Pelajar NU Ilmu QRIS dan Deteksi Uang Palsu, Ini Kata Peserta!

Saturday, 26 April 2025 - 17:42 WIB

Persatuan Wartawan Jawa Tengah Gelar Halal Bihalal di Wonosobo

Thursday, 24 April 2025 - 15:33 WIB

Terima Audiensi Bupati Buru Selatan, Ini Saran Wamendes

Thursday, 24 April 2025 - 15:14 WIB

Bertemu Menlu Estonia, Menteri Rini Perkuat Kerja Sama Bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital Pemerintah

Thursday, 24 April 2025 - 15:12 WIB

Pertama di Indonesia! Pertamina NRE Manfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Pastikan Keandalan PLTS

Berita Terbaru

news

Terima Audiensi Bupati Buru Selatan, Ini Saran Wamendes

Thursday, 24 Apr 2025 - 15:33 WIB