DPP IMM Desak Nadiem Markarim Cabut Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024

Monday, 27 May 2024 - 01:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, dogma- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) didesak untuk mencabut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri atau PTN di Lingkungan Kemendikbudristek.

Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Ari Aprian Harahap dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024.

Ari mengatakan polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang ramai menjadi pembahasan publik belakangan ini bersumber dari Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Sebab, aturan tersebut membuka ruang atas mahalnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mendesak Menteri Nadiem Makarim untuk membatalkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang memicu kenaikan uang kuliah secara fantastis,” kata Ari.

Ari menilai Kemendikbudristek seharusnya mengeluarkan aturan yang dapat menjadikan pendidikan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat sesuai dengan amanah UUD 1945.

“Kita ketahui bersama bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, tapi Permendikbudristerk Nomor 2 Tahun 2024 mengubahnya seolah pendidikan menjadi lahan bisnis,” ujarnya.

Mahasiswa Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mendesak Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk mundur dari jabatannya bila memang tidak mampu untuk mengatasi kenaikan UKT.

“Menteri Nadiem sebaiknya mundur saja dari jabatannya kalau memang tidak mampu mengatasi persoalan ini (kenaikan UKT),” tegasnya.

Lebih lanjut, Ari meminta para guru besar di kampus untuk tidak diam dalam menyikapi protes dan polemik soal kenaikan UKT.

“Harapan kami para guru besar di kampus juga dapat bersuara. Jangan hanya ketika hajatan politik saja para guru besar ini bersuara, tapi saat mahasiswa butuh dukungan malah diam” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Baca juga  Penataan KKIP untuk Dorong Kemandirian Industri Pertahanan

Berita Terkait

Tangani Bencana Lebih Cepat, BPBD Brebes Deklarasi Gerakan Kencana
LBH PSI Gelar Diskusi Kekerasan Perempuan dan Anak, Hasilkan Sejumlah Kesimpulan Penting
Kalapas Brebes Panen Sawi Hasil Binaan WBP, Dukung Ketahanan Pangan
Transformasi Pendidikan Melalui Digitalisasi: Seminar Pendidikan FKKS SMA Kota Tangerang Selatan
Wamen Diana Tinjau Kesiapan Tol Trans Jawa untuk Nataru 2025
PLN Galang Kolaborasi Global Wujudkan Transisi Energi di Indonesia
Jasa Marga Selenggarakan Acara Road Safety Rangers 2024
Senator Mirah Minta Kementan dan Bulog Kawal Stok Pangan Jelang Nataru

Berita Terkait

Thursday, 21 November 2024 - 20:45 WIB

Tangani Bencana Lebih Cepat, BPBD Brebes Deklarasi Gerakan Kencana

Thursday, 21 November 2024 - 19:50 WIB

LBH PSI Gelar Diskusi Kekerasan Perempuan dan Anak, Hasilkan Sejumlah Kesimpulan Penting

Thursday, 21 November 2024 - 18:00 WIB

Kalapas Brebes Panen Sawi Hasil Binaan WBP, Dukung Ketahanan Pangan

Thursday, 21 November 2024 - 16:49 WIB

Transformasi Pendidikan Melalui Digitalisasi: Seminar Pendidikan FKKS SMA Kota Tangerang Selatan

Thursday, 21 November 2024 - 14:24 WIB

Wamen Diana Tinjau Kesiapan Tol Trans Jawa untuk Nataru 2025

Berita Terbaru

news

Wamen Diana Tinjau Kesiapan Tol Trans Jawa untuk Nataru 2025

Thursday, 21 Nov 2024 - 14:24 WIB