Otonomi Daerah Dinilai Belum Sejahterakan Rakyat, DPD RI Gelar Uji Publik

Tuesday, 28 May 2024 - 17:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dogma.id – Komite I DPD RI menyatakan otonomi daerah saat ini belum mampu hadirkan kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam kerangka desentralisasi, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta infrastruktur masih jauh dari harapan.

Hal itu terungkap dalam Uji Publik RUU tentang Perubahan Kelima UU No. 23/2014 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat

“Atas kondisi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan UU Nomor 23 Tahun 2014,” tutur Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi pada di Padang, Selasa (28/5/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fachrul Razi menerangkan bahwa Uji Publik ini perlu digelar dan diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama dan konstruktif terhadap RUU tersebut.

Lebih lanjut, ia menambahkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menyimpan banyak masalah. Permasalahan tersebut ada pada elemen dasar otonomi daerah yang berkaitan satu sama lain, yakni penataan daerah, urusan pemerintahan, kelembagaan daerah atau organisasi pemda, birokrasi lokal, keuangan daerah, regulasi lokal, penyelenggara pemda, inovasi dan kerjasama pemda, pembinaan dan pengawasan, serta isu strategis lainnya.

“Norma, standar, pedoman dan kriteria yang dibuat pemerintah pusat berlebihan, kaku dan seragam, dampaknya menggerus hakikat otonomi daerah,” ungkap Fachrul Razi.

Tim Ahli RUU Perubahan Atas UU No. 23/2014 dari DPD RI Djohermansyah Djohan menyampaikan, dalam RUU yang sedang digodok oleh Komite I DPD RI ada pemaknaan kembali asas dekonsentrasi.

“Pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada instansi vertikal atau kantor regional. Tidak lagi membebaninya kepada gubernur. Artinya menghapus seluruh ketentuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” tutur pakar otonomi daerah Indonesia itu.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyatakan semangat desentralistik dalam UU No. 23/2014 tetap diapungkan, namun tetap terdapat pembatasan kekuasaan pemda. “Ditariknya beberapa urusan daerah dari kabupaten/kota menjadi urusan provinsi. Begitupun sebagian urusan Pemprov kemudian ditarik menjadi urusan Pempus,” papar Mahyeldi.

Baca juga  Selesaikan Pendidikan Perwira Polri, Ipda Wilfridus: Terima Kasih kapolri, Saya berjanji Akan jadi Polisi yang Solutif bagi Masyarakat

Anggota Komite I Alirman Sori selaku tuan rumah dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada semua pihak yang hadir dalam Uji Publik ini. Ia mengatakan bahwa perubahan atas UU No. 23/2014 akan membawa manfaat bagi masyarakat daerah.

Menjadi Narasumber Uji Publik ini adalah Asrinaldi, Fauzan Misra, Martias Wanto Dt Maruhun. Dihadiri peserta dari tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan kalangan civitas akademika. *bfh

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pastikan Keamanan, Kapolres Purbalingga Cek Gudang Logistik Pilkada
Safari Subuh Bersama Santri, Kapolres Purbalingga Beri Motovasi dan Salurkan Bantuan Sosial
Kemenkumham Dorong Tertib Arsip, Lapas Brebes Ikuti Sosialisasi dan Pemusnahan Arsip
BPR BKK Mandiraja berikan Pembekalan Transaksi Keuangan Desa Secara Non Tunai , ternyata Ini Tujuannya.
Pendekatan Dalam Operasi Zebra Candi 2024; Menekan Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Humanis
Hari Pertama Operasi Zebra Candi 2024, Kapolres Purbalingga Pimpin Sosialisasi Tertib Lalu Lintas
Apel Gelar Pasukan Tanda Dimulainya Operasi Zebra Candi 2024 di Purbalingga
Penerapan Pasal 170 KUHP pada Tersangka Kasus Unjuk Rasa di DPRD Lebak, Dipertanyakan?

Berita Terkait

Tuesday, 15 October 2024 - 11:50 WIB

Pastikan Keamanan, Kapolres Purbalingga Cek Gudang Logistik Pilkada

Tuesday, 15 October 2024 - 11:42 WIB

Safari Subuh Bersama Santri, Kapolres Purbalingga Beri Motovasi dan Salurkan Bantuan Sosial

Monday, 14 October 2024 - 14:15 WIB

BPR BKK Mandiraja berikan Pembekalan Transaksi Keuangan Desa Secara Non Tunai , ternyata Ini Tujuannya.

Monday, 14 October 2024 - 11:22 WIB

Pendekatan Dalam Operasi Zebra Candi 2024; Menekan Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Humanis

Monday, 14 October 2024 - 10:43 WIB

Hari Pertama Operasi Zebra Candi 2024, Kapolres Purbalingga Pimpin Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

Berita Terbaru