Jakarta, dogma.id- Forum Masyarakat Pejuang Keadilan Masyarakat Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Kejaksaan Agung segera menangkap dan memeriksa (PJ) Walikota Padangsidimpuan atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam aksinya, Forum Masyarakat Pejuang Keadilan membawa berbagai spanduk dan poster yang menyerukan tuntutan mereka. Para demonstran menduga PJ Walikota Padangsidimpuan telah melakukan praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah dan memperburuk pelayanan publik di Padangsidimpuan. Mereka juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi proyek-proyek pemerintah daerah yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Koordinator aksi, Mada, menyatakan bahwa tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh PJ Walikota Padangsidimpuan telah mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak integritas pemerintahan di Sumatera Utara. “Kami mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah hukum yang tegas terhadap PJ Walikota Padangsidimpuan tersebut. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya,” tegas Mada dalam orasinya.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mada juga menambahkan bahwa Forum Masyarakat Pejuang Keadilan memiliki bukti-bukti yang cukup kuat mengenai keterlibatan PJ Walikota Padangsidimpuan dalam kasus korupsi ini. Mereka berharap Kejaksaan Agung dapat bertindak cepat dan profesional dalam menangani kasus tersebut, serta memberikan keadilan bagi masyarakat Sumatera Utara.
Aksi demonstrasi yang berlangsung damai ini mendapat perhatian luas dari beberapa media dan masyarakat. Para demonstran berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pihak Kejaksaan Agung RI. Mereka juga berencana untuk menggelar aksi serupa tentunya denga eskalasi masa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Kejaksaan Agung sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi ini. Namun, masyarakat Sumatera Utara menantikan langkah tegas dari penegak hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi yang merugikan banyak pihak tersebut.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum semakin serius dalam memberantas korupsi, serta memastikan bahwa setiap pejabat yang terbukti korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Forum Masyarakat Pejuang Keadilan, berkomitmen untuk terus berjuang demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
