Banjarnegara, dogma.id – Pj Bupati Banjarnegara Muhamad Masrofi mengingatkan kepada semua perangkat daerah bahwa realisasi belanja APBD mempunyai peran yang sangat strategis, Untuk itu, percepatan realisasi belanja perlu dilakukan.
Menurutnya realisasi belanja APBD akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat atau swasta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semakin awal belanja APBD terealisasi, maka hasil pembangunan akan lebih cepat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sehingga kehadiran pemerintah semakin dirasakan oleh masyarakat , Selain itu, realisasi belanja APBD dapat menstimulus dan mengungkit investasi di daerah,” kata Pj Bupati Masrofi pada acara Rakor POK 2024 di Aula Sasana Bakti Kamis, Banjarnegara (24/7/2024) .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
Realisasi belanja APBD juga menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan penanganan kemiskinan ekstrim.
Pemerintah pusat juga sudah tidak segan-segan menerapkan finalti bagi daerah yang realisasi anggarannya tidak sesuai timeline yang ditentukan terutama untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAU Terikat.
Masrofi menambahkan, hingga akhir Juni 2024 atau akhir semester pertama, realisasi belanja APBD Kabupaten Banjarnegara dari sisi realisasi keuangannya sebesar Rp.1.011.532.496.165, atau sebesar 43,00% dari total Belanja APBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2024.
Sedangkan progres fisik sampai akhir semester pertama sebesar 53,26%. Jadi secara akumulatif, rata-rata realisasi keuangan maupun progress fisik seluruh OPD tersebut berada di atas target belanja APBD semester pertama.
Meski demikian lanjut Masrofi , belum semua OPD capaian realisasi belanjanya sesuai target yang direncanakan baik fisik maupun keuangannya.
“Saya sampaikan apresiasi bagi Dinas atau OPD yang sampai dengan akhir triwulan II (dua) realisasi belanjanya di atas realisasi kabupaten,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut Masrofi mengingatkan bahwa tahun anggaran 2024 sudah memasuki Triwulan ketiga atau semester kedua, sehingga ia mengingatkan kepada semua kepala OPD selaku Pengguna Anggaran agar mempercepat realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
“Khusus bagi OPD pengampu anggaran DAK maupun DAU Terikat, mohon diperhatikan batasan-batasan timeline pengajuan anggaran yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Jangan sampai melewati batas yang sudah ditentukan agar tidak terjadi gagal bayar yang dampaknya tentu saja akan membebani belanja daerah,” tambahnya.
Sementara terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik melalui tender, pengadaan langsung maupun e-katalog agar dilakukan percepatan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
Ia juga meminta kepada semua kepala OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap paket-paket kegiatan yang sudah tanda tangan kontrak agar hasilnya tepat mutu dan tepat waktu.
“Semua kepala puskesmas yang hadir, agar terus meningkatkan pelayanan terbaik ke masyarakat dan ikut nyengkuyung program-program pemerintah daerah seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Sementara Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Banjarnegara Dedi Restioko memberikan apresiasi kepada Dinas atau OPD yang sampai dengan akhir triwulan II (dua) realisasi belanjanya di atas realisasi kabupaten.
Secara rinci Dedi mengatakan jika OPD yang mencapai progres kegiatan tertinggi adalah Badan Kesbangpol sebesar 91,23%, lalu BPBD sebesar 78,85 % dan Dindukcapil sebesar 75,69%.
Sementara tiga besar OPD dengan realisasi keuangan tertinggi yaitu Badan Kesbangpol sebesar 87,25%, kemudian Dindukcapil sebesar 64,05 % dan Kecamatan Karangkobar sebesar 58,60%.
Berdasarkan data yang ada, tiga besar OPD dengan progres fisik terendah itu yaitu Dinas Kesehatan sebesar 38,86%, Sekretariat DPRD sebesar 36,64 % dan Dinsos PPPA sebesar 32,83%.
Sedangkan tiga besar OPD dengan realisasi keuangan terendah itu yaitu DINPARBUD sebesar 31,07%, DPKPLH sebesar 29,22 % dan DPUPR sebesar 16,60%.
“Menjadi perhatian, bagi OPD yang masih rendah realisasi belanja APBDnya baik fisik maupun keuangannya. Mohon untuk dilakukan percepatan,” kata Dedi.
