DOGMA.ID -Dalam kunjungan kerja di Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi, sejak tanggal 29 Oktober 2024, Senator Indonesia dari Sulawesi Utara Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP menyerap aspirasi masyarakat dan daerah melalui pertemuan dengan sejumlah pimpinan instansi teknis dan kelompok masyarakat, didalamnya petani dan pelaku usaha. Didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Sulut Sugihanto Rahim, SE,M.Si, Kasubag Hadi, SH dan Staf, Senator Stefanus BAN Liow melakukan percakapan dengan Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dr. Jemmy Lampus, M.Kes bersama jajarannya pada hari Selasa (12/11) sekitar ketersediaan pangan.
Dokter Lampus mengakui bahwa beberapa produk seperti beras dan cabe tidak mencukupi produksi di Sulut, sehingga harus didatangkan dari daerah lain. Didampingi Sekretaris Dinas Pangan Daerah Sulut dr. Enrico Rawung, Kabid dan staf lainnya, Dokter Lampus mengusulkan dapat mengalokasikan dana desa untuk peningkatan dan ketersediaan pangan.
Sementara pertemuan dengan kelompok masyarakat tani, didapati berbagai permasalahan dan kendala penurunan produksi padi, disebabkan antara lain cuaca dan musim tidak menentu, mahalnya harga pupuk non subsidi dan pupuk bersubsidi masuk setelah melewati masa pemupukan, seragan hama, lahan persawahan semakin berkurang, irigasi dan ketersediaan air, keterbatasan alsintan, kurangnya penyuluhan.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Petani mengusulkan adanya perhatian pemerintah pusat dan daerah yakni pupuk bersubsidi harus tersedia sebelum masa tanam pertama, bantuan benih/bebit berkualitas, pestisida anti hama, pengadaan alsintan, perbaikan saluran irigasi dan pengawasan petugas pengairan, penyuluh perhatian harus berkala melakukan pendampingan dan bimtek serta tegas penerapan aturan karena banyak lahan persawahan dialihkan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman.
Stefanus Liow Anggota Komite II dan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mengatakan terima kasih atas pandangan, pendapat dan usulan yang menjadi bahan penting untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dipusat.*
