Jakarta, dogma.id- Pada waktu Presiden Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih yang besar, ada masyarakat yang merespon kabinet ini dengan menyebut kabinet gemuk. Sebutan demikian dirasa tidak tepat karena bila disebut gemuk berarti ada kabinet yang kurus atau stunting.
Ungkapan demikiian disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat berdialog dengan wartawan, Jakarta, 26/12/2024
Dijelaskan, pembentukan kabinet yang besar ini dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Membentuk kabinet besar perlu sebab Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau, dua pertiga wilayahnya berupa lautan, dan jumlah penduduk mencapai 277,5 Juta jiwa, jadi harus dikelola secara detail. “Mengurus negara sebesar Indonesia tentu berbeda dengan negara tetangga yang memiliki luas dan penduduk yang jauh di bawah Kita”, ujarnya.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan struktur kabinet yang besar manfaat pengelolaan pemerintahnya dikatakan lebih efektif, efisien, dan mengedepankan proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar kementerian sehingga menghasilkan suatu program yang terpadu dan terarah.
Diungkap oleh Viva Yoga, Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih adalah trase baru yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yaitu, pertama, untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Dengan adanya warga transmigrasi yang menempati daerah-daerah yang kosong hal demikian secara linier akan menjaga keutuhan wilayah Indonesia”, ujarnya.
Kedua, mengetaskan kemiskinan sebab program transmigrasi adalah bagian dari reforma agraria memberikan tanah kepada kepala keluarga transmigran berupa 2 Hektar Are (Ha) untuk pemukiman, pekarangan, serta lahan garapan. “Reforma agraria ini kita harap dapat mengubah dan meningkatkan taraf hidup keluarga transmigran menjadi sejahtera”, ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.
Ketiga, mendukung dan mewujudkan swasembada pangan. Dari data menunjukan bahwa kawasan transmigrasi telah menjadi lumbung pangan nasional terutama padi dan jagung. Sebagai lumbung pangan akan dapat memberikan kontribusi di dalam mewujudkan swasembada pangan dan untuk kedaulatan pangan. Lumbung pangan yang ada dapat disinergikan dengan program food estate yang merupakan bagian penting dalam mempercepat swasembada pangan. “Program food estate itu juga dibangun di kawasan transmigrasi, misalnya di Kecamatan Lurik, Merauke, Papua Selatan”, ungkap alumni Pascasarjana UI itu.
“Kita optimis tiga tugas pokok Kementrans itu benar-benar menjadi bagian untuk menjaga NKRI, mengetaskan kemiskinan, dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional”, tutur pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.(*)
