dogma.id – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyoroti peran Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dalam dinamika politik global. Menurutnya, beberapa negara memandang OCCRP sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, terutama ketika laporan-laporannya dianggap dapat mempengaruhi persepsi publik dan kestabilan ekonomi.
Kontroversi OCCRP Sejak Didirikan.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
OCCRP didirikan pada tahun 2006 oleh dua jurnalis investigasi veteran, Paul Radu dan Drew Sullivan . Organisasi ini bertujuan mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi di berbagai negara. Sejak awal berdirinya, OCCRP telah menerbitkan berbagai laporan yang memicu kontroversi, seperti Panama Papers yang menyebabkan pengunduran diri beberapa pemimpin dunia . Namun, metode investigasi dan sumber pendanaannya sering dipertanyakan, menimbulkan kecurigaan tentang agenda tersembunyi di balik laporannya.
Keterkaitan dengan Indonesia dan Pemerintahan Prabowo.
Baru-baru ini, OCCRP memasukkan nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam nominasi pemimpin terkorup 2024 . Haidar Alwi menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari konspirasi global yang bertujuan melemahkan ekonomi Indonesia. Menurutnya, tuduhan tanpa bukti kuat terhadap Jokowi dapat merusak citra Indonesia di mata internasional, yang pada gilirannya berdampak negatif pada iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menggantikan Jokowi, menghadapi tantangan untuk menanggapi laporan OCCRP ini. Haidar Alwi menekankan pentingnya pemerintah bersikap tegas dalam menolak tuduhan yang tidak berdasar dan memastikan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Ia juga mengingatkan bahwa intervensi asing melalui laporan semacam ini dapat menjadi alat untuk mengendalikan kebijakan ekonomi dan politik dalam negeri.
Haidar Alwi mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap upaya-upaya yang dapat mengganggu kedaulatan dan stabilitas nasional. Ia menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi tekanan eksternal dan memastikan bahwa informasi yang diterima selalu diverifikasi kebenarannya. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga integritasnya di tengah dinamika politik global yang kompleks.
