dogma.id – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menegaskan bahwa seorang menteri harus selalu sejalan dengan presiden. Menurutnya, seorang pembantu presiden tidak boleh bertindak sendiri, apalagi membuat kebijakan tanpa koordinasi yang matang.
“Kita harus paham bahwa dalam sistem pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi. Menteri itu pembantu, bukan pengambil keputusan utama. Jangan sampai ada kebijakan yang bertolak belakang dengan arahan presiden,” kata Haidar Alwi. (4/2/2025)
Haidar Alwi mencontohkan polemik LPG 3 kg yang menuai kritik tajam. Kebijakan yang diambil tanpa konsultasi dengan presiden ini bukan hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini pelajaran bagi semua menteri. Jangan grasa-grusu, jangan sok pintar. Setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikaji secara mendalam, dengan koordinasi yang jelas antara kementerian dan presiden,” ungkap Haidar Alwi.
Selain itu, Haidar Alwi juga menekankan pentingnya etika dalam pemerintahan. Ia menilai bahwa seorang menteri harus menjaga sikap dan komunikasi dengan presiden agar tidak menimbulkan kesan arogan atau tidak sopan.
“Jabatan itu bukan ajang pamer kekuasaan. Seorang menteri harus tahu diri, tahu posisi. Loyalitas kepada presiden adalah harga mati, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Haidar Alwi mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan bergantung pada kerja sama yang solid antara presiden dan para menterinya.
“Kalau semua menteri bisa bekerja dengan disiplin dan selaras dengan presiden, maka kebijakan yang dihasilkan akan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Itulah yang seharusnya menjadi fokus utama,” pungkas Haidar Alwi.
