JAKARTA, dogma.id – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berkomitmen menyelesaikan masalah transmigrasi yang menjadi prioritas untuk diselesaikan sebagai salah satu target 100 hari kerja. Inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia merupakan salah satu kegiatan strategis yang diprioritaskan.
“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi Kawasan yang belum dimanfaatkan optimal. Kita punya 3,1 Juta hektar itu HPL (Hak Pengelolaan Lahan) itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam SHM (Surat Hak Milik). Nah sisanya berapa itu yang sedang kita kejar, itu yang menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi itu yang harus kita kelola dan pertanggungjawabkan pada negara dengan baik,” tegas Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman saat wawancara bersama Metro TV di kantor Kementerian Transmigrasi Kalibata, Jakarta Selatan pada Selasa (22/10/2024).
Untuk mewujudkan revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai bagian penting dalam optimalisasi lahan HPL, Mentrans Iftitah mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal. Hal ini dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki meskipun dengan anggaran terbatas.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mentrans Iftitah, jumlah anggaran bukan satu-satunya penentu keberhasilan dalam mewujudkan visi misi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi. Lebih dari itu, Kementerian/Lembaga dapat melakukan langkah strategis dengan menggandeng pihak terkait serta terus meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki.
Dengan demikian maka 8% pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebagaimana terucap pada pidato saat pelantikan akan terwujud. “Dengan anggaran kecil kita tetap lakukan kerja-kerja terbaik dan kita tingkatkan ekonomi dan visi besar beliau,” tutur Mentrans Iftitah.
“Tadi saya sudah sampaikan jangan pernah kita ngeluh soal anggaran karena kita diberi bekal ilmu dan sebagainya. Sumber daya yang dimiliki Transmigrasi nanti kita kerjasamakan dengan sumber daya yang tidak mengeluh pada anggaran. Kita sampaikan ke Pak Dirjen dan jajaran kita ubah mindset kita jadi jangan begini (meminta) pada negara tapi pemerintah itu kan tidak hanya memerintah tapi juga mengelola. Kita kelola sumber daya kita agar nanti dipercaya juga dari presiden,” pungkas Mentrans.
Sekadar informasi, jumlah anggaran Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 diperkirakan hanya sebesar Rp92 M. Angka ini terbilang kecil karena luasan kawasan transmigrasi yang ada berikut dengan potensi dan tantangan yang ada di dalamnya. Selain itu, angka tersebut juga jauh dari anggaran Kementerian Transmigrasi pada era Presiden Soeharto yang saat itu mencapai Rp5,4 T.
