JAKARTA, dogma.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengikuti Sidang Kabinet perdana yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10). Dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo menekankan beberapa hal, salah satunya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk rakyat kita,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa perlu adanya perbaikan birokrasi untuk bisa lebih memudahkan masyarakat. Diakuinya bahwa sebagian kalangan memandang birokrasi pemerintah sering dianggap mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karenanya Prabowo meminta untuk setiap menteri dapat melakukan perbaikan, tidak terkecuali dengan mengganti pejabat yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi yang membawa kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga, Presiden RI ke-8 ini juga meminta para menteri dapat memastikan berjalannya program-program yang telah ditetapkan. Seperti mewujudkan program swasembada pangan untuk kemandirian bangsa, kemudian hilirisasi yang menjadi kunci kemakmuran sebuah bangsa, serta program makan bergizi.
“Saya sangat mau utamakan kerja sama sebagai tim, untuk itu dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari, menambah pembekalan, kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat Magelang di kawasan akademi militer,” pungkasnya.
Usai Sidang Kabinet, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan sebelumnya akan terus dilanjutkan. Tentunya harus sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran, yang terangkum dalam 8 misi yakni Asta Cita. Terutama dalam poin ke-4 Penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), kemudian poin ke-7 Penguatan reformasi, politik, hukum, dan birokrasi.
“Presiden menekankan pelaksanaan tugas oleh seluruh Menteri. Dalam konteks ini, Kementerian PANRB memiliki peran strategis untuk memastikan tata kelola yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia, serta pengisian jabatan ASN di Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih dapat berjalan dengan efektif,” katanya.
Perbaikan birokrasi pun terus dilakukan salah satunya melalui penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome). Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin para Menterinya dapat bekerja untuk rakyat secara efisien dan terukur. (*)
