dogma.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa Muslimat adalah organisasi badan otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang fokus terhadap isu-isu penting, salah satunya pemberdayan masyarakat desa.
Menurutnya, keberadaan Muslimat menjadi wadah penting dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat dalam kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pembangunan berkualitas yang berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Muslimat Nahdhatul Ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan. Muslimat Nahdlatul Ulama telah menjadi perisai sekaligus nahkoda dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat desa,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini didampingi Istri, Ratu Rachmatu Zakiyah, saat hadir memberi arahan dalam agenda Kongres ke XVIII Muslimat NU, yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2025).
Lebih lanjut, Mendes Yandri juga menjelaskan bahwa sinergitas antara Kemendes dengan Muslimat penting dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di sektor pembangunan sosial dan ekonomi. Kendati pemberdayaan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dan berkelanjutan.
Selain itu, lanjut Mendes Yandri, pemberdayaan perempuan juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Sebab perempuan diklaim memiliki kemampuan yang baik terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian di dalam rumah tangga.
“Karenanya, sinergi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Muslimat NU adalah Jembatan yang Kokoh untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar mantan Anggota DPR RI itu.
Mendes Yandri juga menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, kepeloporan perempuan untuk ketahanan pangan tetap harus berada di ruang budaya desa, dengan menghormati hasil cipta warga desa yang telah diwariskan turun temurun.
Ia juga berharap agar pemerintah desa harus mengakomodasi kepentingan masyarakat dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan gender serta marginalisasi di desa. Sebab peran perempuan sangat penting bagi pembangunan desa, dan bukan hanya sekedar pelengkap saja.
“Desa membutuhkan perhatian utama bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, melalui MoU ini, kita berharap dapat Bersama-sama Membangun Desa yang lebih Maju, Mandiri, dan Sejahtera,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri juga melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. MoU tersebut demi menyelaraskan langkah strategis Kemendes PDT bersama Muslimat NU khususnya dalam pemberdayaan SDM di tingkat desa dan daerah tertinggal.
Dalam kesempatan yang sama itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi turut memberi sambutan dalam agenda tersebut. Sementara Mendes PDT didampingi Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staff Khusus Menteri, M. Afif Zamroni.
