dogma.id – Senator Mirah Midadan Fahmid dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh desa-desa di Tanah Air, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa, transparansi pengelolaan anggaran, serta efektivitas kelembagaan desa.
“Desa merupakan pondasi utama pembangunan nasional, tetapi tata kelolanya masih menghadapi berbagai kendala. Kita harus memastikan bahwa desa memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Senator Mirah dalam RDPU beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendekatan tata kelola pemerintahan desa mengalami perubahan signifikan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala.
Beberapa isu strategis yang disorot oleh Senator Mirah adalah Perencanaan desa masih belum sepenuhnya terbuka dan inklusif bagi masyarakat, Transparansi Anggaran Desa, Peningkatan Dana Desa sering kali diiringi dengan permasalahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran serta Masih ada desa yang kesulitan mengakses informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa secara rinci.
Melihat berbagai tantangan tersebut, Senator Mirah aktif mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih baik.
“Pemerintah desa harus memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, tetapi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Kita harus memastikan bahwa anggaran desa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Senator Mirah juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan tata kelola desa seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa, termasuk pelatihan bagi aparatur desa agar mampu mengelola dana desa secara transparan dan professional serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan warga.
Sebagai perwakilan dari NTB di DPD RI, Senator Mirah Midadan Fahmid terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, terutama dalam memastikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin tata kelola desa bisa menjadi lebih baik dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Jakarta, 14 Februari 2025 – Senator Mirah Midadan Fahmid dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh desa-desa di Tanah Air, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa, transparansi pengelolaan anggaran, serta efektivitas kelembagaan desa.
“Desa merupakan pondasi utama pembangunan nasional, tetapi tata kelolanya masih menghadapi berbagai kendala. Kita harus memastikan bahwa desa memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Senator Mirah dalam RDPU beberapa waktu lalu.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendekatan tata kelola pemerintahan desa mengalami perubahan signifikan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala.
Beberapa isu strategis yang disorot oleh Senator Mirah adalah Perencanaan desa masih belum sepenuhnya terbuka dan inklusif bagi masyarakat, Transparansi Anggaran Desa, Peningkatan Dana Desa sering kali diiringi dengan permasalahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran serta Masih ada desa yang kesulitan mengakses informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa secara rinci.
Melihat berbagai tantangan tersebut, Senator Mirah aktif mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih baik.
“Pemerintah desa harus memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, tetapi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Kita harus memastikan bahwa anggaran desa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Senator Mirah juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan tata kelola desa seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa, termasuk pelatihan bagi aparatur desa agar mampu mengelola dana desa secara transparan dan professional serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan warga.
Sebagai perwakilan dari NTB di DPD RI, Senator Mirah Midadan Fahmid terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, terutama dalam memastikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin tata kelola desa bisa menjadi lebih baik dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.*
