dogma.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus lebih intensif, karena kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup warga, dan berakibat pada meningkatnya beban sosial ekonomi masyarakat desa.
Oleh karena itu, pemanfaatan data tunggal terkait kemiskinan itu penting, salah satunya dapat membantu mengidentifikasi dan menargetkan secara jitu bantuan kepada masyarakat desa yang membutuhkan.
ADVERTISEMENT
![](https://dogma.id/wp-content/uploads/2024/08/iklan-yoferen.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya harap kerja sama ini bisa mempadu-padankan data-data kami khususnya di dalam pengentasan angka kemiskinan di tingkat desa. Dan saya siap membantu data-data konkret tersebut,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini saat menerima audiensi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di ruang kerjanya Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).
Lebih lanjut, Mendes Yandri juga menjelaskan bahwa melalui dana desa, pihaknya juga berupaya melakukan pengentasan kemiskinan dengan bantuan langsung tunai (BLT), hal ini dinilai dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan primer, maupun sekundernya.
Menurut Mendes Yandri, pengalokasian dana desa untuk BLT ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin di berbagai wilayah di desa.
Dalam praktiknya, BLT tersebut diberikan kepada keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di desa. Dalam hal ini, prioritas penyaluran BLT diberikan kepada lansia miskin dan penyandang disabilitas.
“Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi lima belas persen untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan,” ungkap mantan Anggota DPR RI itu.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, angka kemiskinan Indonesia hanya turun sebesar 2,2 persen.
Mensos menyatakan bahwa Presiden Prabowo tak ingin mengulang kenyataan yang sama dalam masa pemerintahannya. Dan pengentasan kemiskinan diakui menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mensos, upaya percepatan pun dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis serta pemberdayaan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dalam 10 Tahun terakhir Kemiskinan di Indonesia hanya turun 2 digit dari 11,25% di 2014 menjadi 9,36% di 2023,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
“Dan Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan kurang 5% pada tahun 2029, setara dengan 4 Digit dalam kurun waktu lima tahun. Target Kemiskinan Ekstrem adalah 0% pada tahun 2026,” pungkas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini.
Hadir mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staff Ahli Menteri Bito Wikantosa, Staff Ahli Menteri Sugito, Staff Ahli Menteri Ansar Husein, Staff Khusus Menteri M. Afif Zamroni, Staff Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Staff Khusus Menteri Fahad At-Tamimi.
